Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.[1] Kondisi sejahtera memungkinkan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehingga masyarakat dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya. Ketidakmampuan menciptakan kondisi tersebut menyebabkan permasalahan sosial yang beragam di masyarakat. Permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi sangat kompleks dan menjadikan Indonesia masih jauh dari kondisi sejahtera. Permasalahan sosial yang paling menonjol di Indonesia salah satunya adalah kemiskinan. Kemisikinan merupakan masalah sosial yang mendasar karena menyangkut kehidupan dan penghidupan penduduk. Kemiskinan identik dengan ketidakberdayaan, terisolir, minimnya akses (Pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sarana, dan prasarana lingkungan, dan tempat tinggal), dan kerentanan.[2] Terdapat berbagai factor yang mendorong terjadinya kemisikinan, salah satunya adalah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) merupakan wanita dewasa yang berusia lebih dari 15 tahun keatas, baik belum menikah, sudah menikah, atau janda, yang berpenghasilan namun tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya, dan wanita tersebut merupakan kepala rumah tangga.[3] Tuntukan ekonomi yang berat mendorong perempuan untuk mencari nafkah demi kesejahteraannya. Berbagai motivasi perempuan bekerja, yaitu suami tidak memiliki penghasilan yang cukup sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan rumah tangga, sedangkan tanggungan cukup berat pada keluarganya, sehingga perempuan akan bekerja untuk mencari uang sendiri untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah PRSE yang tinggi di Pulau Jawa. Berdasarkan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial per provinsi di Pulau Jawa tahun 2017 bahwasannya Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat kedua yang memiliki jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 243.880 jiwa dibawah Jawa Barat dengan angka 268.939 jiwa dan diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 118.768 jiwa, Banten sebanyak 57.408 jiwa dan DKI Jakarta sebanyak 5.582 jiwa. Salah satu daerah penyumbang kemisikian dan PRSE di Jawa Tengah adalah Kabupaten Kudus. Jumlah keluarga fakir miskin di Kabupaten Kudus menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 sebanyak 25.066 jiwa dengan jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) sebanyak 852 jiwa. Jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya, bahkan di tahun 2020, Kabupaten Kudus mengalami peningkatan jumlah keluarga fakir miskin sebanyak 64.240 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus).

Desa Jepang merupakan salah satu desa di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus yang menyandang status sebagai desa wisata. Sebagai desa wisata, Desa Jepang memiliki berbagai potensi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi permasalahan sosial yang ada seperti PRSE. Secara administratif, Desa Jepang berada di lokasi yang strategis dengan total luas wilayah 338.729 Ha. Wilayah Desa Jepang sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Sebagai desa wisata, Desa Jepang memiliki berbagai potensi lokal seperti industri anyaman bambu yang menjadi daya tarik utama kepada wisatawan. Kerajian dari anyaman bambu yang di produksi oleh pengrajin di desa Jepang merupakan anyaman bambu yang berupa barang pakai seperti tampah, besek, kipas, dll. Hasil kerajinan biasanya dijual oleh pengrajin di pinggir jalan atau membuka toko yang khusus menjual hasil kerajinan. Konsumen kerajinan bambu sendiri biasanya terdiri dari masyarakat sekitar. (Berdasarkan Profil Desa Jepang Tahun 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pengusul mengajukan program sosial “Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi melalui Industri Kreatif Ayaman Bambu di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus” dengan melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan bagi PRSE dengan memanfaatkan berbagai sistem sumber dan potensi lokal yang ada di Desa Jepang.

[1] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

[2] Akhmad Purnama. “Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi melalui Peningkatan Kesejahteraan Sosial Keluarga” dalam Jurnal PKS Vol. 17 No. 4, Desember 2017, Hlm. 320

[3] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2011 tentang Rencana Strategi Kementrian Sosial mengenai PRSE.

Program “Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi melalui Industri Kreatif Anyaman Bambu di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus" memiliki beberapa keunggulan, yaitu (1) partisipasi aktif dari mitra-mitra program pemberdayaan, seperti tokoh masyarakat, pihak pemerintah desa, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), penyedia bambu, pengrajin bambu dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE); (2) program merupakan program yang berkelanjutan; (3) upaya mengurangi permasalahan sosial kategori Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE); (4) memanfaatkan potensi yang tersedia di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus; (5) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sasaran (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi) dalam pembuatan produk kerajinan anyaman bambu; dan (6) meningkatkan keterampilan kelompok PRSE dalam mengelola dan memasarkan produk kerajinan anyaman bambu melalui e-commerce.

Terdapat pula uji kelayakan program yang menggunakan analisis SWOT, analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk melihat kelayakan pada suatu program yang akan dilaksanakan. Analisis SWOT terdiri dari analisis kekuatan (strenght), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat). Analisis SWOT pada program “Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi melalui Industri Kreatif Anyaman Bambu di Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus” sebagai berikut: